BNNews SERANG, 5 MARET 2026 — Kabar gembira datang bagi ribuan siswa dan orang tua Madrasah Aliyah (MA) Swasta di Provinsi Banten. Setelah melalui perjuangan advokasi yang panjang, Program Sekolah Gratis (PSG) yang merupakan janji unggulan Gubernur Banten, dipastikan akan mencakup MA Swasta mulai tahun ajaran 2026/2027 dengan skema akselerasi dua angkatan
Kepastian ini didapat setelah Forum Komunikasi Kepala Madrasah Swasta (FKKMS) Provinsi Banten melakukan audiensi strategis dengan Komisi V DPRD Provinsi Banten, Kanwil Kemenag Banten, dan Dindikbud Banten di Gedung DPRD Provinsi Banten, Kamis (5/3/2026).
Akselerasi untuk Mengejar Ketertinggalan
Ketua FKKMS Provinsi Banten, Ocit Abdurrosyid Siddiq, menyampaikan bahwa perjuangan ini didasari atas rasa keadilan bagi siswa madrasah yang selama ini seolah dianaktirikan. Meskipun PSG bagi SMA/SMK telah dimulai sejak Juli 2025, MA Swasta baru akan disertakan tahun ini.
“Untuk mengejar ketertinggalan selama satu tahun tersebut, Pemprov Banten melalui Dindikbud mengusulkan skema akselerasi. Artinya, pada Juli 2026 nanti, PSG tidak hanya diberikan untuk siswa kelas 10, tetapi langsung mencakup kelas 10 dan kelas 11 secara serentak,” ujar Ocit usai audiensi.
Dukungan Penuh Legislatif dan Eksekutif
Dua anggota Komisi V DPRD Banten, Muhsinin dan Fadel Islami Rakhmat, menyatakan dukungan total terhadap aspirasi FKKMS. Muhsinin berjanji akan mengawal penganggaran agar skema ini aman secara regulasi dan finansial, sementara Fadel Islami membuka ruang diskusi teknis lanjutan.
Plt. Sekdis Dindikbud Banten, Rahmat, menjelaskan bahwa koordinasi internal dengan Kanwil Kemenag telah dilakukan untuk mematangkan mekanisme penyaluran. “Kami sedang mengkaji apakah penyaluran dilakukan melalui skema hibah di Biro Kesra atau langsung ke rekening siswa melalui Dindikbud. Poin utamanya adalah akselerasi ini harus berjalan tahun ini,” tegasnya.
Sinergi Data untuk Kecepatan Eksekusi
Kepala Kanwil Kemenag Banten, Amrullah, yang hadir langsung dalam audiensi, menyambut baik langkah proaktif FKKMS. Beliau meminta bantuan FKKMS untuk memastikan validitas data madrasah se-Provinsi Banten agar proses verifikasi yang saat ini sedang dijalankan oleh Kantor Cabang Dinas (KCD) dapat berjalan cepat dan akurat.
“Langkah Dindikbud meminta data melalui KCD adalah sinyal bahwa pemerintah mulai menanggapi desakan kami. Kami ingin memastikan pada PPDB Mei-Juni mendatang, madrasah swasta sudah bisa mensosialisasikan program sekolah gratis ini kepada masyarakat,” tambah Ocit.
Tentang FKKMS Banten
FKKMS Provinsi Banten adalah organisasi perjuangan yang menghimpun para kepala madrasah swasta (MI, MTs, MA) serta berkolaborasi dengan organisasi profesi guru seperti PGMI Raya, PGM Indonesia, PGMNI, PGIN, dan IGRA. FKKMS berkomitmen mengawal keadilan fiskal pendidikan agar tidak ada lagi dikotomi antara sekolah umum dan madrasah di Provinsi Banten.
Discussion about this post