BNNews Lebak – Pengurus korwil dapil 6 Ormas badak banten ruswa ilahi , mengkritik tajam dugaan lemahnya pengawasan pihak terkait atas operasional satuan pelayanan pemenuhan giji (SPPG),Cimanyangray, mengenai menu yang diberikan terhadap sekolah-sekolah secara asal-asalan,serta menilai sistem rapelan tersebut perlu ditelaah secara rasional dan akuntabel. Menurutnya, bantuan publik tidak cukup berhenti pada niat baik, tetapi harus terukur dalam realisasi.demikian yang dikatakan ruswa Senin(23/2/2026)
Masih kata ruswa “Jika satu menu dihargai Rp10.000 per hari, maka ketika dirapel untuk tiga hari, totalnya menjadi Rp30.000. Nilai itu harus tercermin dalam jumlah maupun kualitas menu yang diterima. Jangan sampai ada selisih antara angka dan realitas
Dalam logika anggaran, akumulasi nominal semestinya berbanding lurus dengan akumulasi manfaat. Rp10.000 per hari berarti Rp30.000 untuk tiga hari. Maka, masyarakat berhak mengetahui apakah nilai tersebut hadir secara utuh dalam bentuk makanan yang diterima siswa.
Seorang sumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa di sejumlah sekolah yang di suplay oleh SPPG cimanyangray desa cimanyangray kec gunung kencana, menu untuk tiga hari didistribusikan sekaligus dalam satu hari,
Kalau menurut keterangan dari harga yang mesti nya di salur kan Rp 10.000 ini keterima hak penerima manfaat di duga Rp 7.000.
penerima manpaat menu MBG untuk tiga hari langsung dibagikan sekaligus akan tetapi kami berharap kualitas dan kelayakannya terjaga, ungkap ruswa
Ruswa menegaskan “Dalam hal ini saya mempertegas untuk Sppg Cimanyangray,harus mengetahui bahwa pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program. Distribusi sekaligus, terutama dalam konteks makanan, menuntut jaminan mutu agar tetap layak konsumsi dan sesuai standar gizi.
Selain itu saya mengajak para wali murid dan penerima manfaat untuk ikut berhitung secara kritis—menghitung jumlah paket, menilai kesesuaian kualitas, serta memastikan bahwa nilai anggaran tidak tereduksi dalam praktik.
Pengawasan bersama bukan bentuk ketidakpercayaan, melainkan tanggung jawab kolektif, apalagi ini
Di bulan suci ramdhan harus nya mengajarkan integritas dan kejujuran, menjadi momentum reflektif bagi tata kelola kebijakan publik.
Program MBG bukan sekadar distribusi pangan, melainkan representasi kehadiran negara dalam memastikan hak dasar generasi muda
dan Pada akhirnya, persoalan ini tidak berhenti pada angka Rp10.000 atau Rp30.000. Ia menyentuh dimensi etis: apakah bantuan benar-benar hadir sebagai hak yang utuh, atau hanya sebagai angka administratif. Jawaban atas pertanyaan itu, sebagaimana diserukan pengurus Ormas badak banten dapat dimulai dari langkah sederhana—berhitung bersama, secara jujur
Dan atas temuan tersebut, saya meminta
kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk
segera melakukan evaluasi menyeluruh
terhadap pengelolaan SPPG tersebut.
Mereka juga mendesak agar dilakukan
perbaikan atau penggantian pengelola
apabila terbukti tidak memenuhi standar
Operasional
Karena Kami tidak ingin program yang
menyangkut kepentingan gizi masyarakat
justru dikelola secara tidak profesional.Jika
memang tidak layak operasional, maka harus segera dibenahi, tegasnya
Hingga berita ini diturunkan, pihak
pengelola SPPG Gunungkencana belum
memberikan keterangan resmi lebih.(Wn)
Discussion about this post