PANDEGLANG | Busernasional.News – Forum Persaudaraan Wartawan Indonesia (FPWI) mengendus adanya aroma tidak sedap dalam kebijakan pengisian kekosongan jabatan kepala sekolah, khususnya di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Pandeglang. Proses penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) kepala sekolah tersebut dinilai asal-asalan dan sarat kepentingan.
Ketua FPWI, Budiman, menduga ada motif terselubung di balik karut-marutnya penempatan jabatan kepala sekolah yang belakangan ini menuai sorotan tajam dari berbagai kalangan masyarakat.
“Kalau saya perhatikan persoalan ini, kemungkinan ada dugaan kongkalikong di lingkungan Disdikpora Kabupaten Pandeglang antara oknum kepala sekolah dengan pejabat penting di instansi tersebut,” ungkap Budiman kepada media.
Dugaan tersebut diperkuat oleh ketimpangan di lapangan. Alih-alih memberikan kesempatan kepada kepala sekolah yang lebih senior, berkompetensi, dan berpengalaman, penugasan Plt justru disebut-sebut lebih banyak diberikan kepada kepala sekolah yang relatif baru menjabat. Kondisi ini memicu persepsi negatif bahwa aspek senioritas dan rekam jejak tidak lagi dijadikan pertimbangan utama.
Sebagai contoh, ditemukan adanya kepala sekolah yang baru beberapa bulan diangkat sebagai kepala sekolah definitif, namun sudah dipercaya merangkap sebagai Plt di sekolah lain. Selain itu, ada pula kepala sekolah yang dikabarkan mendapat penugasan Plt di beberapa sekolah secara bergantian. Kebijakan ini dinilai mencederai prinsip pemerataan kesempatan, efektivitas kepemimpinan, serta objektivitas dalam birokrasi pendidikan.
Di tengah situasi tersebut, beredar pula dugaan adanya pihak lain di lingkungan Disdikpora yang seolah mengambil alih peran Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Bahkan, muncul selentingan mengenai adanya “MKKS tandingan” atau figur tertentu yang bertindak layaknya Kepala Disdikpora bayangan.
Jika benar demikian, kondisi tersebut sangat disayangkan karena dapat melumpuhkan fungsi resmi MKKS dalam menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, serta melakukan pengawasan internal. Di sisi lain, peran dan fungsi tim pengawas sekolah di Pandeglang kini ikut dipertanyakan oleh publik.
Masyarakat mendesak agar setiap kebijakan penempatan kepala sekolah dilakukan secara transparan, profesional, dan adil demi menjaga motivasi para tenaga pendidik. Publik juga berharap Bupati Pandeglang, selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) daerah, segera turun tangan melakukan evaluasi total terhadap kebijakan penugasan tersebut guna menegakkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Harapan masyarakat sangat sederhana: pendidikan di Kabupaten Pandeglang harus dikelola dengan mengedepankan profesionalisme dan rasa keadilan, agar kualitas pendidikan terus meningkat dan kepercayaan publik tetap terjaga.
(tim/red).
Discussion about this post